70 Persen Dana CSR KPSE Diposting untuk Pendidikan

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Undang-undang mengisyaratkan agar perusahaan bertanggung jawab atas dampak dari kegiatan bisnis yang dilakukan yang dapat berkontribusi pada keadilan sosial. Kewajiban dimaksud kemudian melahirkan program Corporate Social Responsibility (CSR).
ILUSTRASI/NET

PT Krakatau Posco Social Enterprise (KPSE) anak perusahaan PT Krakatau Posco telah mengejawantahkan amanat undang-undang tersebut dalam bantuk CSR. Menariknya, Program CSR di PT Krakatau Posco bahkan termaktub dalam akta notaris.

Corporate Secretary and Legal PT Krakatau Posco, Wisnu Kuncara kepada redaksi Beritakarya.co.id, Selasa (25/6/2019) mengungkapkan, Program CSR yang merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sudah berjakan dengan baik.

Program CSR dimaksud disalurkan melalui PT Krakatau Posco Social Enterprise (KPSE), sebuah anak perusahaan PT Krakatau Posco.

“Dana yang disalurkan itu ya merupakan keuntungan PT KPSE jika memang ada untung,” ujarnya.

Mungkin berbeda dengan perusahaan lainnya, PT Krakatau Posco memposting sebagian besar dana CSR untuk program pendidikan masyarakat. Keputusan itulah yang termaktub dalam akta CSR PT Krakatau Posco.

“CSR kita 70 persennya sudah dikunci untuk program pendidikan. Yang 30 persennya untuk kegiatan sosial lainnya, mulai dari bantuan sosial, bantuan musibah bencana alam, dan bantuan lain yang bersifat charity,” ungkap Wisnu Kuncara.

Untuk diketahui, perihal CSR diatur dalam Pasal 74 Undang Undang PT dan penjelasannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PT, Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Pasal 1 angka 3 UU PT, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Sementara dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT berbunyi, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.” Bila ketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Iffan Gondrong

Categories
Industri
No Comment

Leave a Reply

*

*

RELATED BY