ABUPI Diharap Dapat Kembangkan Usaha Pelabuhan di Banten

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) sebagai organisasi yang menaungi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), dan Terminal Khusus (Tersus) dalam mendukung pembangunan sektor maritim di Indonesia, gelar Focus Group Discussion (FGD) disalah satu hotel Cilegon, Rabu (4/12/2019).
Penyerahan SK Korwil ABUPI Banten oleh Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa/Beritakarya.co.id

Kepala Dishub Provinsi Banten, Tri Nurtopo yang membuka acara FGD yang membahas terkait kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur pelabuhan, berharap dengan adanya ABUPI di Banten dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengembangkan usaha pelabuhan.

Banten memiliki garis pantai sepanjang 517 Kilometer yang membentang dari Tangerang di bagian utara hingga Lebak di bagian selatan, kata Tri, banyak memiliki potensi yang kedepan dapat dimanfaatkan menjadi kawasan pelabuhan.

“Mohon pak nanti bisa komunikasi dengan kami. Kami juga berkeinginan ada kegiatan kepelabuhanan di Provinsi Banten di luar yang sudah dialakukan, karena ada potensi-potensi yang harus diperhitungkan,” ujar Tri.

Dalam FGD yang dilaksanakan atas kerjasama ABUPI, PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) dan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) tersebut, sekaligus dirangkai dengan pembacaan surat keputusan (SK) pengangkatan Ketua Kordinator Wilayah (Korwil) ABUPI Banten oleh Sekretaris Jenderal ABUPI Liana Trisnawati.

“Dengan dibacakannya surat keputusan ini, Bapak Widi Hartono secara resmi telah menjadi Ketua Korwil ABUPI Banten dan diharap untuk segera menyusun kepengurusan ABUPI Banten,” ujar Liana saat pembacaan SK.

Usai pembacaan SK, Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa, mengambil sumpah janji serta secara resmi menyerahkan SK kepengurusan kepada Ketua Korwil ABUPI Banten Widi Hartono.

Ketua Korwil ABUPI Banten, Widi Hartono mengatakan usai FGD, pihaknya akan melakukan kordinasi dengan seluruh anggota untuk membantu berbagai permasalahan yang tengah dihadapi. Saat ini kata Widi, permasalahan yang kerap dihadapi oleh BUP, TUKS, dan Tersus adalah terkait dengan pendanaan, perijinan, legal, dan hukum.

“Setiap BUP punya permasalahan tersendiri, seperti pendanaan, perijinan, legal, hukum. Makanya melalui diskusi ini, bagaimana pemerintah bekerjasama dengan badan usaha pelabuhan. Jadi nanti kita bisa menggunakan asosiasi ini, untuk berbicara kepada pemerintah, baik kota, provinsi maupun pemerintah pusat, kita akan menyuarakan semua anggota kita itu,” tuturnya.

Dalam FGD tersebut dihadirkan berbagai narasumber dari Bappenas dan juga Kemenhub seperti Dadang Jusron, Mohammad Wiky, Taufan Wijaya, dan Fahrizal Sukma.

Zainal Mutakin

Categories
CilegonIndustri
No Comment

Leave a Reply

*

*

google.com, pub-1102232992410596, DIRECT, f08c47fec0942fa0

RELATED BY