Awas! Pejabat dan PNS “Haram” Terima Parcel

BERITAKARYA.CO.ID, JAKARTA – Ramadan dan Idul Fitri identic dengan THR (Tunjangan Hari Raya, red). Entah kapan istilah itu dimulai, tetapi yang pasti THR menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari Ramadan dan Idul Fitri, baik berupa uang maupun barang atau bingkisan.
Jubir KPK/NET

Namun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), hati-hati menerima bingkisan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memberikan warning lebih awal terkait hal itu. KPK mengingatkan, penyelenggara negara dan PNS untuk tidak menerima bingkisan lebaran atau Idul Fitri. KPK menilai, gratifikasi rentan mendompleng peristiwa keagamaan.

Warning KPK itu tertuang dalam Surat Edaran KPK Nomor B/3956/GTF 00.02/01-13/05/2019 tertanggal 8 Mei 2019.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengingatkan agar tradisi saling berbagai bingkisan tidak dijadikan sarana untuk memberi dan menerima gratifikasi.

“Karena gratifikasi sangat mungkin menumpangi peristiwa-peristiwa agama, adat istiadat atau bahkan peristiwa duka,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (10/5/2019).

Febri mengatakan hal yang bisa dilakukan oleh penyelenggara negara adalah menolak segala pemberian dari pihak-pihak yang memiliki hubungan jabatan. Jika terpaksa harus menerima, gratifikasi itu wajib dilaporkan ke KPK.

“Jika berada dalam kondisi tidak memungkinkan untuk menolak, seperti pemberian dilakukan secara tidak langsung atau ada risiko-risiko lain, maka penerimaan gratifikasi tersebut wajib dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi,” kata Febri.

Febri mengatakan penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak atau kadaluarsa dalam waktu singkat dan dalam jumlah wajar, dapat disalurkan ke pihak yang membutuhkan, seperti panti asuhan dan pihak lain yang berhak.

“Syaratnya pegawai negeri atau penyelenggara negara harus melaporkan terlebih dahulu kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK,” katanya.

Lebih lanjut, Febri juga mengingatkan agar PNS dan penyelenggara negara tak meminta dana atau hadiah dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR) baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

“Merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi,” tegas Febri.

KPK juga menyediakan saluran informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan gratifikasi, yang dapat diakses melalui www.kpk.go.id/gratifikasi; Call Center KPK 198. PNS dan penyelenggara negara juga bisa menyampaikan secara langsung atau lewat pos ke kantor KPK. Serta bisa disampaikan lewat surat elektronik ke pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

Sumber: CNNIndonesia.com

Uploader: Iffan Gondrong

Categories
Nasional
No Comment

Leave a Reply

*

*

RELATED BY