Bantah Tudingan Moeldoko, KPK Beberkan Data BKPM

BERITAKARYA.CO.ID, JAKARTA - Tudingan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko yang mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghambat investasi mendapatkan respon keas dari KPK. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyayangkan pernyataan yang menurutnya tidak berbasis data dan fakta yang sebenarnya.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah/Foto Repro CNNIndonesia.com/NET

“Kami tentu sangat sayangkan kalau benar ada pernyataan itu seolah-olah jangan sampai, seolah-olah demi investasi, kita juga belum tahu investasi yang mana, pemberantasan korupsi kemudian dipinggirkan,” kata Febri seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Febri melanjutkan salah satu faktor iklim investasi yang baik adalah adanya penegakkan hukum. Dan pemberantasan korupsi, kata dia, termasuk di dalamnya.

“Karena justru dalam banyak kajian kalau kita lihat, salah satu faktor yang memengaruhi investasi itu kepastian hukum dan dalam kepastian hukum itu kita bicara tentang pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Menurut Febri, realisasi investasi tidak mengalami penurunan. Hal itu sesuai dengan data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

BKPM mencatat sepanjang Semester I 2019, realisasi investasi sebesar Rp395,6 triliun. Realisasi ini tumbuh 9,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni Rp361,6 triliun.

Secara persentase, peningkatan investasi kali ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2018 yang tumbuh 7,4 persen. Dari sisi porsi realisasi, jumlah pencapaian investasi semester I 2019 ini setara dengan 49,9 persen dari target sepanjang tahun ini yang mencapai Rp792 triliun.

“Bahkan kalau melihat data yang ada dari ease of doing business dan juga data-data soal investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri, BKPM misalnya mengeluarkan data realisasi investasi justru tidak terjadi penurunan bahkan ada peningkatan,” ungkapnya.

Febri pun membalikkan persoalan investasi terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sebab, menurut dia, Revisi Undang-undang KPK yang sebelumnya disepakati Pemerintah dan DPR justru malah memperlemah kinerja lembaganya.

“Sekarang yang banyak jadi pertanyaan adalah seberapa jauh dan seberapa kuat komitmen kita semua dalam pemberantasan korupsi,” kata Febri.

“Karena yang pasti dari RUU KPK yang sudah disahkan DPR kemarin terdapat sejumlah aturan atau bagian dari pasal yang akan sulit diterapkan dan bahkan berisiko untuk memperlemah kerja KPK ke depan,” tandasnya.

Sebelumnya, Moeldoko menyatakan bahwa alasan pemerintah setuju merevisi Undang-undang tentang KPK lantaran muncul alasan bahwa KPK bisa menghambat investasi.

“Yang pertama hasil survei menunjukkan bahwa yang menyetujui untuk Revisi UU KPK itu lebih banyak. Survei Kompas, 44,9 persen. Yang kedua, bahwa ada alasan lagi lembaga KPK bisa menghambat upaya investasi,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/9/2019) kemarin.

Moeldoko mengatakan pihaknya mempunyai sejumlah alasan sehingga memiliki sikap berbeda dalam menyikapi rencana pengesahan RKUHP dan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK).

Ia tak menjelaskan investasi apa yang terhambat oleh KPK. Moeldoko hanya menyinggung soal penanganan status tersangka korupsi mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino yang hampir empat tahun disandang dan belum juga dibawa ke pengadilan.

Belakangan Moeldoko meluruskan pernyataanya itu. Melalui keterangan tertulis, ia mengatakan ada kesalahpahaman soal pernyataannya itu.

“Maksudnya Undang-Undang KPK yang baru memberikan beberapa landasan bagi kepastian hukum, termasuk bagi investor,” kata Moeldoko.

Ia mencontohkan pemberian wewenang bagi KPK untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3).

Menurutnya orang yang menjadi tersangka dan sudah bertahun-tahun tidak ditemukan bukti, statusnya tidak bisa dicabut.

“Penetapan status tersangka yang tanpa kepastian sampai kapan akan menjadi momok bagi investor untuk menanamkan modalnya,” ujarnya.

Moeldoko menambahkan, dengan undang-undang baru, KPK bisa menerbitkan SP3 sehingga menjadi kepastian hukum yang bisa menjadi nilai positif bagi investasi.

Contoh lain adalah keberadaan Dewan Pengawas bagi KPK. Menurutnya dewan ini akan lebih membantu KPK bekerja sesuai perundangan yang berlaku termasuk dalam penyadapan. Kepastian hukum inilah yang diyakini akan membuat investasi di Indonesia akan lebih baik.

“Jadi maksud saya bukan soal KPK nya yang menghambat investasi. Tapi KPK yang bekerja berdasarkan Undang-Undang yang lama masih terdapat celah kurangnya kepastian hukum, dan ini berpotensi menghambat investasi,” kata Moeldoko.

Lembaga KPK, bagi Moeldoko akan semakin kuat dan kredibilitasnya terjaga dengan sejumlah revisi untuk memberi kepastian hukum bagi investor.

Diketahui, Revisi UU KPK menuai penolakan publik akibat sejumlah pasal kontroversialnya yang bisa melemahkan pemberantasan korupsi. Misalnya, pemberian kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Dewan Pengawas KPK.

Baca Sumber

Uploader: Iffan Gondrong

Categories
Nasional
No Comment

Leave a Reply

*

*

RELATED BY