Dear Kapolri, Ini Suara Hati Eks Kapolsek

BERITAKARYA.CO.ID, JAKARTA - Petinggi Polri diminta untuk tidak menggunakan anggota polisi khususnya level tamtama dan bintara dalam merebut kekuasaan di Pilpres 2019. Hal itu disampaikan mantan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Azis, seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Eks Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz didamoingi Direktur Lokataru, Haris Azhar/Foto Repro Detik.com/NET

Sulman merasa sejauh ini ada banyak keganjilan berdasarkan pengalamannya. “Kepada para pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, jangan jadikan kami sebagai alat untuk merebut suatu kekuasaan,” tutur Sulman di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu (31/3/2019).

“Kami adalah patriot bangsa. Kami adalah penegak hukum yang harus bekerja sesuai dengan harapan rakyat,” ujar Sulman.

Sulman melontarkan pernyataan demikian berangkat dari apa yang dia temui. Salah satunya adalah pengalaman dirinya yang diperintahkan untuk mendata dukungan masyarakat oleh Kapolres Garut. Perintah juga ditujukan kepada seluruh kapolsek.

Kapolres Garut juga memerintahkan para Kapolsek untuk menggalang dukungan di masyarakat agar memilih paslon nomor urut 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Dia merasa baru pada Pilpres kali ini ada perintah semacam itu.

Sulman pun mengajak seluruh anggota kepolisian, khususnya yang berpangkat tamtama dan bintara, agar tidak takut menolak perintah keliru dari atasan. Dia menegaskan bahwa anggota kepolisian wajib bersikap netral. Tidak mendukung kepada salah satu peserta Pilpres 2019.

Dia menegaskan bahwa hal itu telah diatur jelas dalam Undang-Undang Kepolisian. Tugas anggota polisi adalah menciptakan keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum secara adil dan profesional, serta mengayomi dan melindungi masyarakat. Bukan berpihak kepada peserta pemilu.

“Saya mengajak kalian semua jangan pernah ada rasa takut untuk menolak setiap perintah yang salah. Kita adalah abdi negara. Digaji oleh rakyat. Saya menyampaikan ini semua demi keamanan ketenangan kenyamanan sahabat-sahabat, rekan rekan saya kepolisian yang tersebar di Sabang sampai Merauke,” lanjutnya.

Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna pun angkat bicara. Dia membantah pengakuan mantan anak buahnya yang mengatakan dirinya memerintahkan jajaran kapolsek untuk menggalang dukungan untuk paslon Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.

“Sama sekali tidak ada perintah untuk menggalang kekuatan guna pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres,” bantah Budi kepada wartawan di Garut, Minggu (31/3/2019) malam.

Budi menuding apa yang disampaikan Sulman justru ada kaitannya dengan mutasi terhadap sang anak buah. Padahal sesuai aturan kebijakan mutasi anggota, kata Budi, kewenangan tersebut ada di Kepolisian Daerah Jawa Barat, bukan di tingkat Polres.

Sementara itu Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, membantah pernyataan Sulman Azis soal perintah penggalangan dukungan. “Tidak benar informasi tersebut,” kilahnya seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Trunoyudo menyatakan sesuai Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara, anggota Polri harus netral dan tidak boleh turut serta dalam politik praktis.

“Sudah jelas netralitas anggota polri sesuai pasal 28 UU 2/2002 dan TR arahan untuk netralitas juga sudah sangat jelas,” pungkasnya.

Baca Sumber

Uploader: Iffan Gondrong

Categories
Nasional
No Comment

Leave a Reply

*

*

RELATED BY