DPRD Kuliti PCM Gegara Bisnis Lumpur

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Bisnis baru PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) yang keluar dari core bussines sesungguhnya yakni kegiatan menampung lumpur PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di lahan Pelabuhan Warnasari mendapat sorotan tajam para wakil rakyat.
Ilustrasi PT PCM/NET

Dalam rapat anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD P 2019 akhir pekan lalu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon bahkan menguliti PT PCM dengan berbagai pertanyaan hingga tiga jam lamanya.

Ketua Banggar DPRD Kota Cilegon, Isro Mi’raj mengatakan, bisnis diluar core bussines PT PCM itu membuat Anggota Dewan geregetan.

“Pembahasan antara kami dengan PT PCM waktu itu cukup alot dan debatable. Bahkan sampai memakan waktu tiga jam,” katanya saat dihubungi melalui telepon genggam, Ahad (28/7/2019).

Menurut Isro, Dewan mendapat penjelasan dari PT PCM, bahwa lumpur dari PT LCI menguntungkan dari berbagai hal. Selain membantu pendapatan perusahaan, juga untuk kepentingan pemadatan rawa di area Pelabuhan Warnasari.

“Pihak PCM bilang, bahwa wilayah kiri dan kanan Pelabuhan Warnasari jika tidak diuruk maka lahan itu akan menjadi rawa. Ditimpali oleh Pak Sofwan Marjuki (Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi PAN, red), itu jawaban paradoks. Pihak Lotte saja membuang lumpurnya, ini kok malah terima lumpur dengan alasan untuk pemadatan,” ujarnya.

Debat kusir pun terjadi, baik Dewan maupun PT PCM mempersoalkan kegiatan tersebut. Pada akhirnya, Dewan meminta adanya penambahan deviden dari PT PCM untuk Pemkot Cilegon.

“Karena jawaban paradoks itu dipertahankan PT PCM, maka teman-teman Anggota Dewan minta deviden PT PCM ke Pemkot Cilegon ditambah. Jangan Rp7,5 miliar dong, minimal Rp10 miliar karena ada bisnis diluar core bussines itu,” tuturnya.

Selain karena bisnis lumpur, penambahan deviden juga dianggap lumrah mengingat adanya penyertaan modal Rp98,5 miliar di kas PT PCM. Diketahui, anggaran tersebut untuk kepentingan pembangunan Pelabuhan Warnasari.

“Awalnya kami minta dana itu dikembalikan ke kas daerah. Tapi ternyata tidak bisa, karena pengalokasian penyertaan modal di kas PT PCM kan ada perdanya. Maka itu, kami menilai kenaikan angka deviden cukup lazim,” ungkapnya.

Pembahasan pun beralih kepada keinginan PT Krakatau Steel (KS) untuk mendapatkan saham di Pelabuhan Warnasari. Lantaran rencana PT KS menjadikan lahan DPRD Kota Cilegon dan Setda Pemkot Cilegon sebagai penyertaan modal, Dewan menyatakan menolak.

“Lahan Gedung Dewan dan Setda kan tercatat sebagai aset PT KS yang digunakan oleh Pemkot Cilegon. PT KS berkehendak menjadikan dua lahan itu sebagai penyertaan modal di Pelabuhan Warnasari. Untuk persoalan itu, kami sepakat untuk tidak sepakat, kami menolak rencana itu,” katanya.

Terpisah, Direktur Utama PT PCM, Arief Rivai Madawi kepada wartawan mengatakan, tidak keberatan jika deviden PT PCM dinaikkan. Namun untuk menaikan deviden, ada SOP yang perlu dilalui.

“Kami tidak bisa begitu saja menaikkan deviden. Pengambilan keputusan itu kan perlu melalui mekanisme RUPS,” ujarnya.

Bicara terkait dana penyertaan modal Rp98,5 miliar untuk pembangunan pelabuhan, Arief menegaskan jika dana tersebut tidak mengendap.

“Jangan dibilang kami tidak beraktivitas perihal pembangunan Pelabuhan Warnasari. Kami kan sedang berusaha untuk mendapatkan perizinan-perizinan dari sejumlah kementerian. Artinya, dana itu pun sudah kami gunakan untuk hal-hal seperti itu. Jadi tidak mengendap,” pungkasnya.

Iffan Gondrong

Categories
Cilegon
No Comment

Leave a Reply

*

*

RELATED BY