Dulu Ditolak Tb Iman Meski Ditawari 35M, Kini Pasir Laut Cilegon Terancam

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON  -  Jika dulu Tb Iman Ariyadi menolak izin pengerukan pasir laut meski ditawari Rp35 miliar, kini pasir laut di wilayah Kota Cilegon tinggal menghitung hari untuk dikeruk.
Ilustrasi/NET

Alasannya waktu itu, Tb Iman Ariyadi tidak ingin mengkhianati warganya, terutama masyatakat nelayan. Selain itu, Iman tidak mau ekosistem laut Cilegon rusak gara-gara aktivitas penyedotan pasir laut.

Untuk diketahui, titik kordinat pengerukan pasir laut telah dikeluarkan berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor : 902/Kep.068-DLKH/III/2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Petrokimia Terintegrasi beserta Fasilitas Penunjang, yang berlokasi di Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol dan Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon oleh PT Lotte Chemical Indonesia.

SK ditetapkan  pada 13 Maret 2019 lalu ditandatangani Kepala DLH dan Kehutanan, Husni Hasan. Surat ditembuskan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Banten dan Walikota Cilegon.

“Rencana penyedotan pasirnya sudah ada, karena di izin DLH-nya sudah ditunjuk juga kalau tidak salah itu PT Boskalis Internasional Indonesia, pelaksananya itu PT Seven Gate Indonesia. SGI itu yang ditunjuk untuk eksplorasi dari pasir. Itu di LH-nya sudah ada,” kata Kepala Bidang Lalu Lintas dan Usaha Pelabuhan KSOP Banten, Hotman Sijabat kepada wartawan di Kantor KSOP Banten, Kamis (4/7/2019).

“Isinya itu bisa di cek di LH. Kalau tidak salah untuk kedalamannya kurang lebih 20 meter. Itu yang tahu Dinas Pertambangan dan Pemprov Banten,” imbuhnya.

Sebelumnya, Hotman menegaskan bahwa eksploitasi pasir laut untuk kepentingan pematangan lahan proyek PT Lotte Chemical Indonesia belum bisa dilakukan. Sebab aktivitas pengerukan pasir belum mengantongi Surat Izin Usaha Keruk dan Reklamasi (SIUKR) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Kalau dia (Lotte) mau bekerja, SIUKR-nya harus dipenuhi dulu, baru bisa melaksanakan pekerjaan itu. Kalau belum terpenuhi belum bisa melakukan kegiatan reklamasi dengan pengerukan yang ada di sekitar itu,” ujar Hotman Sijabat.

SIUKR belum diterbitkan Kemenhub karena lahan sekitar 15 hektar yang akan digunakan untuk reklamasi masih menjadi sengketa antara PT Krakatau Steel (KS) dengan PT Lotte Chemical Indonesia.

Informasinya, pembahasan tentang lahan yang belum terselesaikan oleh kedua belah pihak itu telah dibahas di Kemenhub belum lama ini.

“Mengenai ada faktor-faktor lain, silahkan itu ada B to B-nya. Pak Menteri sudah kasih waktu kedua belah pihak selesaikan dalam waktu dua minggu, selesaikan dengan B to B. Jangan sampai berlarut- larut. Yang mana yang menjadi haknya, kalau bukan haknya jangan juga mengakui itu haknya juga. Itu saran pak Menteri,” pungkasnya.

Iffan Gondrong

Categories
Cilegon
No Comment

Leave a Reply

*

*

RELATED BY