Eks Kapolsek Ngaku Diarahkan untuk Dukung Paslon 01

BERITAKARYA.CO.ID, JAKARTA - Kabar tentang adanya pengalangan dukungan di tubuh Polri untuk salah satu pasangan calon presiden RI yakni paslon nomor 01 Jokowi-Maruf Amin terungkap. Adalah mantan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Azis yang mengungkapkan hal tersebut.
Eks Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz didamoingi Direktur Lokataru, Haris Azhar/Foto Repro Detik.com/NET

AKP Sulman Azis mengaku diperintahkan untuk menggalang dukungan kepada pasangan calon nomor 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin oleh Kapolres Kabupaten Garut. Menurutnya, perintah serupa juga diberikan kepada kapolsek lainnya di wilayah Kabupaten Garut. Hal itu diungkapkan AKP Sulman Azis di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu (31/3/2019).

“Beberapa kali saya dipanggil Kapolres untuk melakukan data dukungan kepada masing-masing calon diperintahkan untuk melakukan penggalangan,” aku Sulman seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Masih kata AKP Sulman, Kapolres Kabupaten Garut juga pernah menggelar rapat dengan para kapolsek di wilayahnya. AKP Sulman menyebut hal itu terjadi pada Februari lalu. Para kapolsek, lanjut Sulman, diancam akan dimutasi jika Paslon 01 kalah di wilayahnya. “Kami diancam, kalau seandainya di wilayah kami bertugas paslon nomor 01 kalah, kami akan dipindahkan,” ungkapnya.

Selama 27 tahun berkarier sebagai polisi, baru kali ini dia diperintahkan mendukung salah satu paslon peserta Pilpres 2019, yakni Jokowi-Ma’ruf. “Baru di Pilpres 2019 ini ada perintah untuk berpihak kepada salah satu calon,” ucap AKP Sulman.

Sulman mengaku diperintah oleh atasannya Kapolres Kabupaten Garut, untuk mendata dukungan masyarakat di Pilpres 2019. Dia mengklaim tidak menjalankan perintah tersebut. Dia pun tidak mengetahui apakah rekan-rekan sesama kapolsek melaksanakan perintah itu atau tidak.

Dia juga mengaku tidak tahu bagaimana cara kapolsek lain menggalang dukungan di masyarakat jika yang bersangkutan mematuhi perintah dari Kapolres. AKP Sulman sendiri pun tidak mengetahu pasti maksud penggalangan yang dimaksud atasannya.

“Mungkin yang dikatakan penggalangan itu adalah penggiringan publik untuk berpihak kepada salah satu paslon,” kata Sulman.

Sulman enggan bicara lebih jauh perihal asal muasal perintah menggalang dukungan masyarakat untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf. Sejauh ini, AKP Sulman mengaku hanya diberi perintah oleh Kapolres Kabupaten Garut.

“Saya enggak tahu apakah itu diperintah estafet dari atas atau tidak. Yang pasti saya diperintahkan oleh beliau (kapolres),” ujarnya.

Sulman juga mengaku dituduh sebagai pendukung Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat deklarasi dukungan , lantaran kedapatan berfoto dengan petinggi Nahdlatul Ulama (NU) setempat yang merupakan ketua panitia deklarasi.

Sulman menjelaskan bahwa dirinya berfoto dengan pemuka agama tersebut bukan berarti mendukung Paslon 02. Bukan pula bekerja sama menyukseskan acara deklarasi Paslon 02.

Dia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan spesial dengan pemuka agama tersebut. Dia mengaku kenal dengan pemuka agama yang dimaksud dalam rangka menjalin koordinasi agar acara deklarasi dapat berjalan dengan tertib.

“Saya berfoto, sambil membuat laporan untuk melaporkan kepada Kapolres. Saat itu saya hanya melaksanakan tugas saya sebagai Kapolsek. Untuk memastikan bawa kegiatan yang dilaksanakan di wilayah berjalan sesuai dengan ketentuan,” tutur Sulman.

Sulman mengaku foto tersebut diambil untuk memperkuat laporan. Dia mengatakan laporan akan lebih dipercaya atasan jika menyertakan foto. Sulman lalu menyebut Kapolres Kabupaten Garut sempat menggelar rapat dengan para kapolsek. Sulman tidak ikut hadir. Dalam rapat, Kapolres meminta kepada para kapolsek agar tidak meniru sikap dirinya.

“Setelah saya kirim dokumentasi itu pernah dirapatkan tanpa saya. ‘Jangan seperti Kapolsek Pasirwangi. Sekarang sudah bukan saatnya berfoto dengan 02’,” ungkap Sulman.

Sulman juga membeberkan kejanggalan-kejanggalan lain yang dirasakannya. Salah satunya dimana dia dianggap tidak melakukan penggembosan terhadap massa yang akan mengikuti deklarasi tersebut.

“Ada lagi isu yang lebih ekstrem. Saya dituduh membiayai deklarasi tersebut. Kira-kira orang kecil seperti saya, mampu enggak membiayai itu semua,” lanjutnya.

Sulman mengaku memperoleh informasi itu semua dari berbagai sumber. Termasuk bawahannya di lingkungan Polsek Pasirwangi, Kabupaten Garut.

AKP Sulman sendiri saat ini sudah tak lagi menjabat sebagai kapolsek. Dia dimutasi menjadi salah satu kepala unit di Polda Jabar sesuai Surat Telegram 499/II/Kep/2019 tentang Mutasi Rutin Personel Polri.

Terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, membantah pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Azis. “Tidak benar informasi tersebut,” ujar Trunoyudo seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Trunoyudo menyatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara, anggota Polri harus netral dan tidak boleh turut serta dalam politik praktis. “Sudah jelas netralitas anggota polri sesuai Pasal 28 UU 2/2002 dan TR arahan untuk netralitas juga sudah sangat jelas,” katanya.

Sementara terkait mutasi Sulman ke Polda Jabar, menurut Trunoyudo bahwa mutasi adalah hal biasa yang rutin dilakukan di tubuh Polri. “Yang bersangkutan sudah menjabat lebih kurang hampir dua tahun (sebagai kapolsek) dan jabatan adalah amanah. Semua jabatan ada batasannya,” ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar menyebut pihak kepolisian melakukan pendataan kekuatan dukungan masyarakat terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Haris mengklaim pihaknya memiliki data terkait polisi di sejumlah daerah yang melakukan pendataan tersebut. Dia mengatakan data itu didapatkan dari sejumlah daerah yang dihimpun oleh polres dan polsek dalam bentuk Microsoft Excel.

“Kami punya data di beberapa daerah kalau polisi melakukan pendataan itu. Pendataan soal kekuatan paslon 01 dan paslon 02. Dukungan siapa dukung siapa. Kelompok ini dukung siapa,” kata Haris seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (26/3/2019) lalu.

Haris masih enggan menjelaskan secara detail soal data tersebut. Sebab menurutnya, hal ini terkait dengan sumber informasi yang ia dapatkan. Namun Haris bisa memastikan bahwa data yang ia dapatkan itu valid. Ia pun masih memikirkan kepada siapa akan mengungkap data tersebut untuk beberapa hari ke depan.

Mantan koordinator KontraS itu menegaskan bahwa pengungkapan data itu tidak akan berguna jika tak ada yang mau menerima laporannya. “Kalau saya buka untuk apa? Tapi pertanyaan saya apa gunanya polisi mendata di desa,” pungkasnya.

Baca Sumber

Uploader: Iffan Gondrong

Categories
Politik
No Comment

Leave a Reply

*

*

RELATED BY