Jaksa Watch: Kejaksaan Dibawah HM Prasetyo Tidak Bersih

BERITAKARYA.CO.ID, JAKARYA - OTT KPK terhadap Jaksa, Jumat (28/6/2019) menambah catatan panjang sejarah jaksa yang tertangkap KPK.
Jaksa Agung RI HM Prasetyo. SINDONEWS/NET

Koordinator Jaksa Watch Indonesia (JWI) Haris Budiman seperti dilansir RMOL.id sangat menyesalkan fakta tersebut.

Pasalnya, Kejaksaan Agung baru saja mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BKP RI.

“Ini membuktikan, selama ini juga kejaksaan tidak pernah sungguh-sungguh memberantas korupsi. Kejaksaan di bawah kepemimpinan HM Prasetyo tidak bersih. Padahal, baru saja kemarin (Kamis, 27/6/2019), HM Prasetyo menerima Predikat WTP dari BPK. Ini artinya apa? Ini akal-akalan semata,” tutur Haris di Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Dia menduga, predikat WTP yang diraih Kejaksaan, tidak clear. Predikat itu perlu ditelusuri dan dibuka kembali. Jangan sampai, kata dia, pemberian predikat seperti itu hanyalah juga bagian dari permainan sogok menyogok.

“Sebab, kita tahu kok, selama ini Kejaksaan masih jauh dari bersih,” ujarnya lagi.

Haris juga mempertanyakan sejumlah program yang hanya lips service yang dilakukan kejaksaan, seperti Program Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Faktanya, lanjut dia, cukup banyak oknum jaksa yang kena OTT KPK. Sebut saja, 31 Maret pada 2016 lalu, penangkapan terhadap jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Sebanyak tiga orang jaksa ditangkap bersama seseorang yang diduga melakukan transaksi sogok di sebuah toilet hotel di kawasan Jakarta.

Kemudian 11 April 2016, KPK menangkap jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Juga ada penangkapan jaksa di Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada 9 Juni 2017.

“Ini semua membuktikan, HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung gagal memimpin kejaksaan untuk memberantas korupsi. Sebaiknya, segera dihentikan saja sepak terjangnya,” ujar Haris.

Terpisah saat dikonfirmasi, Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku sudah mendapat informasi penangkapan Jaksanya. “Iya benar saya sudah tahu ada OTT dua jaksa,” ujar Jaksa Agung M Prasetyo, beberapa saat lalu.

Prasetyo menyebut, jaksanya ditangkap pada Jumat siang.

Saat ini jaksa yang ditangkap berada di KPK dan menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Sehari sebelumnya, M. Prasetyo tengah bergembira institusi Adhyaksa yang dipimpinnya kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK untuk laporan keuangannya tahun 2018.

Sekali lagi alhamdulilah kami bersyukur kami mendapatkan opini WTP. Jadi kalau sekarang kami terima WTP juga, berarti sudah tiga kali berturut-turut kami terima tanpa terputus sejak 2016, 2017 dan 2018,” kata Prasetyo, di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019).

Sementara itu, anggota I BPK, Agung Firman Sampurna mengatakan pemberian opini WTP itu didasari komitmen Kejagung mengelola secara transparansi dan akuntabel laporan keuangannya. Serta tidak pernah menutup-nutupi saat proses audit BPK.

Baca Sumber

Iffan Gondrong

Categories
Hukum
No Comment

Leave a Reply

*

*

RELATED BY

  • Ibu Korban Jadi Tersangka, Diduga Kena Syndrom Baby Blues

    Kapolres Cilegon, AKBP Rizki Agung Prakoso didampingi Kasat Reskrim AKP Zamrul Aini, Rabu (21/8/2019) kepada wartawan menegaskan, dugaan awal bahwa tersangka Defika Sari mengalami gangguan kejiwaan tidak otomatis menggugurkan penetapan...
  • Sidang Korupsi Penggunan dana Pensiun KS, KPK Dukung JPU

    “KPK melalui Unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan dalam persidangan hari ini, Senin (1/7/2019) memfasilitasi kehadiran ahli keuangan negara, Siswo Sujanto untuk memperkuat proses pembuktian Dakwaan JPU,” kata Juru Bicara...
  • Dirut PLN Nonaktif Ditahan KPK

    Sekitar pukul 23.30 WIB, Sofyan Basir keluar dari gedung KPK sudah mengenakan rompi orange khas tahanan KPK. “SFB ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah...
  • Jual Beli Jabatan, Bupati Cirebon Kena OTT

    Sunjaya ditangkap diduga terkait jual-beli jabatan. KPK mengamankan barang bukti berupa uang. “Terkait dengan jual-beli jabatan,” ucap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan seperti dilansir detikcom, Rabu (24/10/2018). “Barang buktinya bukti...