Karakteristik Gerakan Sosial dalam Aksi Demonstrasi di Jakarta dan Hong Kong

Catatan Rizki Khairul Ichwan*
Rizki Khairul Ichwan

Demonstrasi yang bergulir di Jakarta pada akhir September 2019 lalu menjadi salah satu fenomena menarik dalam menjelaskan karakteristik gerakan sosial dewasa ini. Hal itu diawali oleh sejumlah aksi protes yang dilakukan oleh para mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek. Bahkan, demonstrasi tersebut juga berkembang di sejumlah daerah lain di luar Jakarta, seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Lampung hingga Makassar.

Bergulirnya gelombang protes itu merupakan respons dari sejumlah kalangan yang kemudian menolak pengesahan sejumlah RUU oleh DPR. Adapun RUU tersebut diantaranya adalah RUU revisi UU KPK, RUU revisi KUHP, RUU Sumber Daya Air, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, dan lain sebagainya.

Penolakan terhadap sejumlah RUU yang dinilai kontroversial tersebut bukannya tanpa alasan, mengingat ketentuan-ketentuan di dalamnya cenderung bersifat “tidak biasa” bagi khalayak publik. Akibatnya, berbagai dukungan pun mengalir deras kepada sejumlah pihak yang kemudian dianggap menjadi motor penggerak dari aksi demonstrasi tersebut, mulai yang bersifat materil maupun moril.

Bahkan, aksi demonstrasi itu semakin menarik perhatian publik tatkala aparat keamanan mulai mengambil tindakan yang represif hingga berujung pada bentrokan yang mengakibatkan jatuhnya korban luka hingga meninggal dunia. Namun, semua itu nyatanya relatif berhasil membuat pemerintah dan DPR bersepakat untuk kemudian melakukan penundaan terhadap pembahasan sejumlah RUU tersebut. Meskipun pada akhirnya, para demonstran tidak dapat memperoleh kepuasan penuh karena RUU revisi UU KPK sudah terlebih dahulu berhasil disahkan oleh DPR.

Selain terjadi di Indonesia, gelombang demonstrasi yang juga tak kalah fenomenal adalah terkait dengan aksi protes sejumlah elemen masyarakat Hong Kong dalam menolak kebijakan The Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019 atau kerap disebut sebagai RUU Ekstradisi.

Munculnya kebijakan itu dinilai akan berdampak terhadap iklim demokrasi yang ada di Hong Kong. Pasalnya, ketentuan dalam RUU tersebut kemudian memungkinkan para narapidana Hong Kong untuk menjalani proses hukum di Tiongkok, sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintahan Beijing dapat melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang berlangsung tersebut.

Akibatnya, hal ini turut mengundang sejumlah aksi protes hingga berujung pada bentrokan antara para demonstran dengan polisi anti huru-hara Hong Kong. Bahkan, aksi protes tersebut juga turut menuntut pemimpin Hong Kong, Carrie Lam agar mengundurkan diri dari posisinya. Kemudian, klimaks dari aksi demonstrasi itu ditandai dengan pendudukan terhadap gedung parlemen Hong Kong oleh para demonstran pada awal bulan Juli 2019 silam.

Hingga akhirnya, hal tersebut kemudian berhasil memaksa pemerintah Hong Kong untuk melakukan penundaan sementara pembahasan RUU Ekstradisi tersebut. Namun, karena situasi yang berkembang hingga saat ini masih belum dapat berjalan secara kondusif, pemerintah Hong Kong kemudian berinisiatif untuk memberlakukan UU Darurat yang sempat berlaku pada masa kolonial Inggris berkuasa.

Tujuannya agar pemerintah dimungkinkan untuk dapat mengambil segala tindakan yang perlu demi menurunkan gelombang aksi protes tersebut. Alhasil, hal itu yang kemudian semakin membuat aparat keamanan kerap menggunakan cara-cara represif hingga membuat banyak korban berjatuhan, baik luka ringan maupun serius.

Adapun, karakteristik gerakan sosial dari kedua aksi demonstrasi tersebut menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.

Hal ini kemudian relevan dengan perspektif Anthony Giddens (1993) yang menyebutkan bahwa gerakan sosial merupakan suatu tindakan kolektif dalam memperjuangkan kepentingan bersama di luar lingkup kelembagaan yang sudah ada.

Bahkan, hal itu juga diperkuat melalui perspektif Sidney Tarrow (1998) dimana gerakan sosial dipandang sebagai salah satu bentuk dari tantangan-tantangan kolektif yang ada dengan berlandaskan pada kepentingan bersama dan solidaritas sosial dalam interaksi yang berkelanjutan dengan para elit, penentang maupun pemegang otoritas.

Tarrow juga mengganggap bahwa gerakan sosial merupakan salah satu instrumen yang terkait dengan politik perlawanan di saat masyarakat sering bergabung dengan elemen masyarakat lain yang lebih berpengaruh guna menggalang kekuatan untuk melawan hegemoni para pemangku otoritas.

Artinya, aksi demonstrasi yang terjadi baik di Jakarta maupun Hong Kong dalam konteks ini dapat diasumsikan sebagai manifestasi dari adanya politik perlawanan masyarakat yang dilakukan secara kolektif demi mencapai tujuan bersama, yaitu melawan pengaruh dari para pemilik otoritas yang dianggap telah bertindak menyimpang dengan menerapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi mereka.

Sehingga, aksi demonstrasi dianggap sebagai salah satu instrumen yang relatif efektif untuk memengaruhi proses pembuatan keputusan yang berlangsung dalam tataran para pemangku otoritas. Dengan kata lain, semua itulah yang kemudian mencerminkan karakteristik gerakan sosial yang berkembang dewasa ini dalam kaitannya dengan relasi antara pemerintah sebagai pihak yang otoritatif dengan masyarakat pada umumnya.

*Mahasiswa Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Politik, FISIP-UI.

Categories
Opini
No Comment

Leave a Reply

*

*

google.com, pub-1102232992410596, DIRECT, f08c47fec0942fa0

RELATED BY

  • Dari Teras Rumah Membuka Cakrawala Dunia

    Ketika wakil rakyat miris melihat angka putus sekolah di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten masih cukup tinggi dan pemerintah daerah menyerukan “jangan ada lagi anak yang tidak bersekolah,” maka saya...
  • Mutasi yang Bikin Gaduh

    Istilah The Right Man on The Right Place hampir sejak sekolah sudah kita dengar. Dalam sistem manajemen diyakini, bahwa menempatkan pegawai di posisi yang tepat akan menjadi kunci kelancaran...
  • Infrastruktur untuk Siapa?

    Kami beserta rombongan FEB UNTIRTA baru saja kembali dari Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten, setelah dua hari berinteraksi dengan masyarakat terdampak Tsunami Selat Sunda di sana. Lokasinya...
  • Pak WH, Obati Kegelisahan Kami!

    Sejak off dari panggung teater beberapa belas tahun lalu, 2018 ini saya kembali ke panggung teater. Alasannya hanya dua, kegelisahan bathin dan kerinduan dengan dunia yang sejak mahasiswa saya...