Koalisi Masyarakat Sipil Gugat RUU KPK ke MK

BERITAKARYA.CO.ID, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil berencana mengajukan uji materi (judicial review) ke MK atas revisi Undang-undang KPK. Padahal, baru sehari DPR mengesahkan RUU KPK tersebut.
Emerson Yuntho/Foto Repro RMOL.id/NET

Gugatan ke MK itu lantaran revisi yang dilakukan DPR dinilai sudah melanggar konstitusi. Dilansir RMOL.id, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Emerson Yuntho mengatakan pihaknya sedang menyiapkan materi judicial review, baik secara formil dan materiil terkait disahkannya revisi tersebut.

“Menurut kita melanggar konstitusi,” kata Emerson di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Banten, Selasa (17/9/2019).

Emerson menilai, ada beberapa pasal dalam revisi UU KPK yang bermasalah dan disinyalir menjadi alat untuk melemahkan KPK. Salah satunya kewenangan pemberian SP3 dan keberadaan Dewan Pengawas KPK.

“ini akan kita uji kembali,” ujarnya.

Seperti diketahui, Rapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Selasa (17/9/2019).

Absensi Rapat Paripurna hanya dihadiri 289 dari 560 Anggota. Tetapi, hanya 80 orang yang duduk di Ruang Paripurna II, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas dalam laporannya menyebutkan bahwa revisi dilakukan sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap KPK.

“Revisi terhadap UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai implemetasi dari putusan Mahkamah Konstitusi dengan register MK Nomor 36/PUU-XV/2017,” ujar Supratman.

Putusan MK  yang menyatakan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) bagian dari eksekutif atau menjadi lembaga pemerintah.

“KPK merupakan lembaga negara yang masuk dalam rumpun eksekutif yang menjalankan fungsi pemerintah dalam pemberantasan korupsi,” jelas Supratman.

Usai menerima laporan, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin jalannya rapat menanyakan apakah hasil revisi tersebut dapat disahkan menjadi UU.

“Apakah pembicaraan tingkat II tentang pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, apakah dapat disetujui menjadi Undang Undang?” tanya Fahri.

Tanpa halangan, 80 wakil rakyat di dalam ruangan pun kompak menjawab “setuju”.

Baca Sumber

Uploader: Iffan Gondrong

Categories
Nasional
No Comment

Leave a Reply

*

*

RELATED BY