Mantan Menhan GAM Sebut Statemen Referendum Muzakir Manaf Tidak Tepat

BERITAKARYA.CO.ID - Mantan Menteri Pertahanan GAM, Zakaria Saman atau yang biasa disapa Apa Karya menyebut bahwa pernyataan Ketua DPP Partai Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem tidak tepat.
Mantan Menhan GAM, Zakaria Saman/NET

Dikutip dari acehtrend.com, Apa Karya menganggap pernyataan mantan Panglima GAM itu tidak memiliki kapasitas. Menurutnya, sebaiknya Mualem tidak menyampaikan pernyataan yang dapat menimbulkan kontroversi tersebut.

Pasalnya, masih banyak persoalan di Aceh yang belum terselesaikan, dan seharusnya menjadi fokus para pemimpin di Aceh dan tanggung jawab GAM untuk diselesaikan.

“Mualem belum pantas bicara itu, karena yang berhak bicara soal referendum itu orang yang dituakan di GAM, seperti Wali Nanggroe, Malik Mahmud dan dr Zaini Abdullah,” kata Apa Karya yang juga termasuk orang yang dituakan di GAM, Selasa (28/5/2019).

BACA JUGA: Di Depan Pangdam, Muzakir Manaf Bicara Referendum Aceh

Ia berharap semua petinggi GAM di Aceh, agar berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan dan jangan ikut permainan orang lain. Apalagi pernyataan yang dapat melahirkan kekisruhan politik dan terganggunya perdamaian.

“Jangan gegabah dan jangan masuk dalam permainan orang, saya tak ingin rakyat Aceh ditangkap lagi, seperti yang kami alami saat konflik dulu,” sebutnya.

Apa karya meminta pemimpin Aceh dan rakyat fokus untuk kemakmuran Aceh, demi Aceh maju di masa mendatang.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan pemerintah untuk tidak serta merta menganggap pernyataan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf terkait referendum sebagai bagian dari perbuatan makar.

Sebab menurut Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini, apa yang diucapkan oleh Muzakir dalam pidatonya itu hanyalah pendapat.

“Itu kan pendapat. Saya kira pendapat itu harus kita tempatkan sebagai sebuah pendapat. Coba bayangkan kalau misalnya orang berpendapat seperti itu kemudian segera dianggap makar,” ujar Fadli di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5).

Lebih lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menekankan bahwa dalam kehidupan berdemokrasi, semua orang bebas mengeluarkan pendapat. Makanya yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun semua pihak adalah memperdebatkan pendapat dari Muzakir tersebut.

“Saya kira disinilah tugas kita untuk meyakinkan bahwa NKRI ini masih merupakan pilihan terbaik kita. Bahwa NKRI ini merupakan suatu jalan yang benar menuju kemakmuran. Ini yang harus kita lakukan,” pungkasnya.

Baca Sumber

Uploader: Iffan Gondrong

Categories
Nasional
No Comment

Leave a Reply

*

*

RELATED BY