Pelabuhan Warnasari Siap Dibangun, Ini Konsesi yang Harus Dipenuhi PCM

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) secara resmi telah ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan pada Terminal Warnasari di Pelabuhan Banten oleh Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi.

Hal tersebut berdasarkan surat yang ditandatangani Menhub RI Budi Karya Sumadi, Nomor: AL 302/3/5 PHB 2019, tertanggal 23 Desember 2019, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), dengan perihal Penunjukan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri sebagai pelaksana kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan pada Terminal Warnasari di Pelabuhan Banten.

“Pada prinsipnya, permohonan kita untuk dilakukan pengoperasionalan dibangunnya Pelabuhan Warnasari ini, sangat direspon baik oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan,” kata Dirut PT PCM Arif Riva’i Madawi, saat konferensi pers di Kantor PT PCM, Jum’at (10/1/2019).

Dengan telah diterbitkannya surat tersebut, Arif Madawi meminta dukungan dari seluruh instansi terkait terutama Pemkot Cilegon beserta masyarakat Kota Cilegon, agar seluruh tahapan dalam pembangunan Pelabuhan Warnasari dapat berjalan sebagaimana mestinya.

“Dengan terbitnya surat penugasan ini, bisa dilaksanakan diwujudkannya Pelabuhan Warnasari ini. Surat ini merupakan izin prinsip dalam proses tahapan yang harus ditempuh,” tuturnya.

Namun, sebelum semua proses tahapan pembangunan Pelabuhan Warnasari dilaksanakan, PT PCM harus membuat perjanjian konsesi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten.

Direktur Operasional PT PCM, Akmal Firmansyah mengatakan dalam perjanjian konsesi dengan KSOP Kelas I Banten, PT PCM harus melaksanakan tiga kewajiban yaitu:

1. Menyerahkan pengelolaan atas lahan luas 100.000 m³ atau 10 hektar yang digunakan sebagai objek konsesi terminal PT PCM di Pelabuhan Banten kepada KSOP Kelas I Banten.

2. Mempercepat proses penyelesaian review Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Banten sesuai Keputusan Menteri Perhubungan.

3. Segera melaksanakan proses review oleh BPKP terkait dengan laporan keuangan dan study kelayakan sebagai dasar penentuan besarnya nilai investasi, jangka waktu konsesi dan besar fee konsesi.

“Kita PCM diberi kesempatan satu tahun untuk menyelesaikan tiga kewajiban itu,” pungkasnya.

Zainal Mutakin

Categories
CilegonIndustri

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: