Pimpinan KPK Serahkan Mandat ke Jokowi

BERITAKARYA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) boleh dibilang sekarat. Itu terjadi karena Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif didampingi mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang secara bersama-sama menyerahkan mandat pemberantasan korupsi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
SERAHKAN MANDAT: Pimpinan KPK melakukan presskonferen serahkan mandat ke Jokowi/Foto Repro RMOL.id/NET

“Kami pimpinan yang merupakan penanggung jawab KPK dengan berat hati pada Jumat (13/9/2019) kami menyerahkan pengelolaan KPK kepada Presiden,” kata Agus Rahardjo saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, seperti dilansir RMOL.id, Jumat (13/9/2019).

Hal itu lantaran presiden dan DPR tetap ngotot untuk merevisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Sedangkan, pihak KPK hingga saat ini belum menerima draft resmi Revisi UU tersebut.

“Yang sangat kami prihatin mengenai RUU KPK sampai hari ini kami draf (RUU KPK) sebenarnya tidak mengetahui. Pembahasan sembunyi-sembunyi. Saya juga dengar rumor dalam waktu sangat cepat akan diketok, disetujui,” kata Agus.

Lebih lanjut, Agus bersama pimpinan KPK lainnya telah menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya terkait pemberantasan korupsi kepada Presiden Jokowi. Pimpinan KPK menunggu perintah presiden apakah kedepannya masih dipercaya hingga akhir periode Desember nanti.

“Kami menunggu perintah. Apakah kemudian, kami masih akan dipercaya sampai bulan Desember tetap operasional seperti biasa, terus terang kami menunggu perintah itu. Kami harap bapak Presiden segera mengambil langkah-langkah penyelamatan KPK. Terima kasih,” pungkas Agus.

Hadir saat jumpa pers, ratusan pegawai KPK dan masyarakat sipil yang mendukung KPK menolak revisi UU KPK.

Baca Juga: Firli Jadi Ketua KPK, Dua Petinggi KPK Mundur

Terpisah, Pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Pemerintahan, Juanda menilai, langkah Pimpinan KPK mengembalikan tanggung jawab kepada Presiden harus disikapi dengan pemanggilan terhadap seluruh pimpinan tersebut oleh Kepala Negara.

“Presiden harus memanggil komisioner KPK yang masih ada, kecuali yang sudah mengundurkan diri. Presiden harus memberikan ketegasan bahwa KPK tetap harus berfungsi seperti biasa,” kata Juanda seperti dilansir Republika.co.id, Jumat (13/9/2019) malam.

Selanjutnya, kata Juanda, Komisioner KPK harus memberikan arahan kepada seluruh pegawai bahwa kepentingan bangsa dan negara harus lebih diutamakan. Jika Komisioner KPK yang ada tetap tidak mau bekerja demi menjaga dan menyelamatkan KPK dan memilih mengundurkan diri, maka Presiden menurutnya dapat segera melakukan pelantikan Komisioner KPK yang baru atau diawali dengan mengangkat pelaksana tugas pimpinan KPK.

Adapun terkait dikembalikannya tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden oleh pimpinan KPK, Juanda memandang dalam hal ini maka secara fungsional segala fungsi, wewenang pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab Presiden. Meskipun, pimpinan KPK tidak menyatakan mundur, namun pengembalian mandat berarti pimpinan KPK enggan menjalankan mandat tersebut.

“Jika tidak mau menjalankan mandat sama artinya KPK dalam kondisi stagnan. Artinya mereka secara fisik atau organ masih tetap komisioner tapi tidak menjalankan tugas lagi,” kata dia.

Langkah pimpinan KPK itu, kata dia, bisa juga merupakan bentuk protes atas kejadian yang ada saat ini. Bisa pula sebagai strategi mendesak Presiden agar melakukan pembenahan keadaan.

Dia menilai pimpinan KPK mungkin protes terhadap mekanisme dan sikap yang diambil Presiden terhadap calon pimpinan KPK yang baru yang dianggap tidak sesuai dengan selera mereka dan dihasilkan melalui prosedur cacat. Serta protes atas Revisi UU KPK yang dianggap melemahkan KPK yakni Presiden dianggap tidak merespons aspirasi mereka.

Sebenarnya pengembalian mandat semestinya tidak boleh terjadi. Seharusnya, apapun yang terjadi Komisioner KPK yang ada tetap menjalankan tugas secara normal sampai habis masa jabatan.

“Kalau komisioner menganggap tidak mampu bekerja lagi dengan kondisi tertentu sekarang ini, kenapa tidak mundur biar jelas sikap yang diambil, daripada mengambang seperti ini,” pungkasnya.

Uploader: Iffan Gondrong

Categories
Nasional
No Comment

Leave a Reply

*

*

RELATED BY