Polres Cilegon Amankan 4 Pengusaha Tambang Pasir Ilegal

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Aktifitas penambangan pasir di sepanjang Jalan Lingkar Selatan (JLS) baik di wilayah Kota Cilegon maupun Kabupaten Serang masih ada yang belum mengantongi izin, atau dengan kata lain disebut ilegal.
Barang Bukti Alat Berat Yang Diamankan Satreskrim Polres Cilegon/Foto Spesial/Beritakarya.co.id

Sampai saat ini, beberapa pengusaha tambang pasir dikedua wilayah tersebut belum mengantongi izin dalam melakukan aktifitas penambangannya.

Satreskrim Polres Cilegon berhasil mengamankan 4 pemilik tambang pasir ilegal, baik yang berada di wilayah Kabupaten Serang maupun Kota Cilegon. Penetapan keempat pelaku tersebut lantaran pihak pengusaha tidak dapat menunjukkan izin sesuai dengan aktivitas kegiatannya.

Kasatreskrim Polres Cilegon AKP Zamrul Aini yang ditemui di Mapolres Cilegon mengatakan, 4 pelaku penambangan pasir ilegal yang berhasil diamankan Polres Cilegon berinisial EB di wilayah Batu Kuda, dan T di wilayah Sigedong, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, serta S dan Z di wilayah Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.

“Penetapan empat pelaku ini, karena mereka tidak bisa menunjukan bukti izin tambang ke Polres Cilegon. Jadi apapun alasanya dalam proses apapun kalau izin belum keluar mereka belum berhak melakukan tambang tersebut,” kata AKP Zamrul Aini, Senin (30/12/2019).

AKP Zamrul juga mengatakan, kemungkinan pelaku penambang galian C tersebut akan bertambah apabila pengusaha yang melakukan aktifitas penambangan tidak dapat menunjukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau bukti apapun kepada petugas.

“Ada kemungkinan pelaku penambang galian C ilegal ini bertambah, apabila ada pelaku yang mencoba nakal atau kucing-Kucingan dengan petugas. Dalam kasus ini, Pak Kapolres Cilegon (AKBP Yudhis Wibisana) akan serius untuk kasus penambang pasir ilegal ini,” tutur AKP Zamrul.

Saat ini, Satreskrim Polres Cilegon juga telah mengamankan barang bukti berupa 7 unit truk pengangkut pasir dan 4 unit alat berat atau ekskavator.

“Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 158 undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu penambang tanpa IUP dengan ancaman hukuman 5 hingga 10 tahun kurungan penjara dan denda maksimal Rp 10 miliar,” tandasnya.

Zainal Mutakin

Categories
CilegonHukum

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

*

*

RELATED BY