Restrukturisasi Tenaga Kerja, 7 Vendor PT KS Rumahkan Ratusan Buruh

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Tujuh vendor PT KS dikabarkan telah merumahkan sekitar 300 buruh outsourching mereka menyusul restrukturisasi tenaga kerja PT Krakatau Steel (KS).
Ilustrasi PHK/NET

Bahkan dua anak prusahaan PT KS yakni Pabrik Long Product PT KS serta PT Krakatau Wajatama (KWT) selaku anak perusahaan PT KS telah melakukan restrukturisasi tenaga kerja. Hal itu dilakukan setelah munculnya Memo Dinas Direktur SDM Nomor 135/Dur.SDN-KS/2019 per 27 Mei 2019, perihal tindak lanjut penyesuaian kontrak pekerjaan dengan pihak ke-3.

Meskipun belum ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun sejak 1 Juni lalu kegiatan mutasi karyawan, pengurangan jam kerja, hingga merumahkan karyawan maupun buruh outsourching telah dilakukan di dua tempat itu.

Memo dinas bertandatangan Manager Service and Energy Procurement PT KS, Ruhimat per 29 Mei 2019 itu terkait tidak beroperasinya Pabrik Long Product yang sebelumnya memproduksi Hot Strip Mill (HSM) dan Wire Rod Mill (WRM). Karena tidak lagi beroperasi, PT KS melakukan evaluasi tarif dan descoping kontrak para vendor.

300-an buruh outsourching yang dirumahkan tujuh vendor tersebut yakni 87 buruh operator dan produksi PT Purna Sentana Baja (PSB), 56 buruh operator dan produksi PT Wahana Sentana Baja (WSB), 30 buruh perawatan dan maintanance PT Krakatau Perawatan Dan Perbengkelan (KPDP).Kemudian, 47 sekretaris general manager, sekretaris manager, serta administrasi PT Krakatau Information and Tecnology (KITEC), 41 buruh refactoris PT Sigma Mitra Sejati (SMS), 90 buruh kebersihan pabrik PT Indo Sarana Usaha (ISU), serta 40 buruh kebersihan pabrik PT Kedung Buana Indah (KBI).

Sementara di KWT, Direktur Utama PT KWT, Erwanto mengeluarkan Surat Edaran Nomor 127/DU-KWT/V/2019 pada 29 Mei 2019. Dalam surat tersebut dikatakan bahwa kondisi perusahaan semakin berat, karenanya perusahaan mengambil sejumlah langkah. di antaranya pihak perusahaan mengurangi jam kerja karyawan non shift per 10 Juni 2019. Karyawan mulai bekerja pukul 08.30 WIB hingga 12.00 WIB, sementara kelebihan jam kerja tidak akan dihitung sebagai kerja lembur.

Sementara buruh yang bekerja shift pada Direktorat Produksi diliburkan, begitu pula buruh vendor yang bekerja di bidang operasional dan penanganan. Hanya vendor bidang keamanan dan kebersihan yang tidak diliburkan.

Direktur PT PSB, Noor Yudhono membenarkan telah merumahkan 87 buruh dibawah naungan perusahaannya. Menurut Noor, keputusan itu dibuat untuk waktu yang tidak ditentukan. “Kami masih menunggu informasi lanjutan dari PT KS,” katanya saat dihubungi wartawan melalui telepon genggamnya, Ahad (23/7/2019).

Noor mengungkapkan, kenyataan itu telah berpengaruh pada penurunan cash flow perusahaan. Meskipun begitu, pihaknya tetap memberikan gaji kepada puluhan buruh yang telah dirumahkan. “Sesuai UMK kok, tetap dibayarkan,” ujarnya.

Ketua Federasi Serikat Baja Cilegon (FSBC), Safrudin menyoroti perihal tersebut. Ia mengaku telah mengumpulkan Pengurus Unit Kerja (PUK) FSBC guna membahas hal tersebut. “Semuanya sudah kami kumpulkan, untuk memutuskan sikap apa yang akan kami ambil,” tuturnya.

Safrudin menambahkan, pihaknya akan melakukan aksi damai pada Rabu (26/6/2019) mendatang di halaman Kantor Walikota Cilegon, dimana pada hari yang sama manajemen PT KS akan bertemu Walikota Cilegon. “Nanti kan manajemen PT KS akan dipanggil untuk mediasi dengan kami, Rabu (26/6/2019) nanti. Kami juga akan aksi damai, kami menolak langkah-langkah yang dilakukan PT KS,” tegasnya.

Selain karena persoalan ratusan buruh outsourching yang dirumahkan, Safrudin mengaku kecewa karena keputusan yang sama tidak diberlakukan terhadap para karyawan organik di Pabrik Long Product dan PT KWT. Sebab para karyawan dimutasi ke sejumlah divisi PT KS induk dan anak-anak perusahaan yang masih aktif.

“Walau pun kontraknya dari vendor, tapi bidang pekerjaan para buruh dan karyawan organik kan sama. Kenapa hanya karyawan organik yang dimutasi, seharusnya buruh outsourching juga bisa dipindahkan ke divisi dan anak perusahaan yang masih aktif,” kata dia.

Pada bagian lain, Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Abdul Ghoffar menegaskan akan segera memanggil manajemen PT KS. Terlebih, surat aduan dari tenaga kerja PT KS telah masuk. “Surat aduan katanya sudah masuk, nanti akan saya cek. Jika memang sudah, kami akan membuat permohonan agar Ketua DPRD Kota Cilegon melayangkan surat panggilan untuk manajemen PT KS,” pungkasnya.

Iffan Gondrong

Categories
Industri
No Comment

Leave a Reply

*

*

RELATED BY