Terungkap! Tunggakan BPJS di RSUD Cilegon Rp8 Miliar

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Presiden Jokowi secara tiba-tiba mengunjungi RUSD Cilegon yang berada di Jalan Bojonegara, Kelurahan Panggungrawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Jumat (6/12/2019).
Wakil Walikota Cilegon, Ratu Ati Marliati saat mendampingi Presiden Jokowi, Jumat (6/12/2019)

Jokowi datang ke Cilegon didampingi sejumlah menteri yakni Menteri Kesehatan, Terawan, Menteri Koperasi UKM, Teten Masduk, Menteri BUMN, Erick Tohir, Kepala Staf Khusus Kepresidenan, Moeldoko.

Kedatangan rombongan presiden disambut Gubernur Banten, Wahidin Halim serta Wakil Walikota Cilegon, Ratu Ati Marliati beserta jajarannya.

Kedatangan Jokowi secara tiba-tiba tersebut diluar rencana, sebab sebelumnya Jokowi hanya diagendakan mendatangi peresmian pabrik di PT Chandra Asri Petrochemical dan Peninjauan Permodalan Nasional Madani (PNM) di Alun-alun Cilegon.

Di RSUD Cilegon, Jokowi meninjau pelayanan RSUD Cilegon mulai dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Ruang Rawat Inap Nusa Indah.

Ia menanyakan dan menyalami beberapa pasien terkait dengan pelayanan RSUD Cilegon dan penggunaan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dari beberapa pasien yang ditanya oleh Jokowi, semuanya menggunakan Kartu BPJS untuk proses biaya pengobatan.

Presiden Jokowi mengaku, kedatangannya ke RSUD Cilegon secara mendadak hanya untuk memastikan pasien di kelas III RSUD Cilegon telah terlayani dengan baik. Mayoritas pasien menggunakan BPJS Kesehatan untuk proses pengobatan.

“Memamg sama seperti rumah sakit lain, 70 sampai 80 persen itu PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang gratis. Sisanya 20 persen itu pakai yang BPJS mandiri. Saya kira kita kemarin di Lampung, di Subang, di sini (Cilegon, red) angkanya hampir sama,” katanya kepada awak media.

Disinggung terkait kendala pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD, kata Jokowi, kendala pelayanan di setiap rumah sakit berbeda-beda. Ada rumah sakit yang sudah bagus, dan ada yang perlu pembebenahan.

“Ada yang masih 60 persen butuh pembenahan. Saya kira memang ini memerlukan proses di masing-masing rumah sakit, tetapi intinya kalauy keluhan pelayanan di tiga rumah sakit itu (Lampung, Subang, dan Cilegon, red) saya tidak mendengar,” akunya.

Disinggung terkait dengan terlambatnya pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan kepada RSUD Cilegon, Jokowi mengakui adanya defisit di BPJS Kesehatan. Namun, Ia mengaku sudah mulai mengatasai permasalahan tersebut dengan Menteri Kesehatan (Menkes) RI Terawan.

“Menkes sudah menyampaikan jurusnya, tahun depan bisa teratasi, tanyakan ke Menkes,” ucapnya.

Ia menambahkan, beberapa fasilitas pelayanan kelas III di RSUD Cilegon perlu dibenahi. Ia meminta agar ada penutup berupa kelambu untuk sekat antar pasien di ruangan rawat inap kelas III.

“Itu masih banyak rumah sakit kita yang fasilitasnya belum diperbaiki, tapi itu tugas Pemda (Pemkot Cilegon, red),” tutupnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Cilegon, Hanna Johan mengatakan, beberapa fasilitas yang diminta diperbaiki akan segera diperbaiki. Pihaknya mengaku akan memaksimalkan pelayanan di RSUD Cilegon.

“Terkait BPJS yang tadi ditanyakan Pak Jokowi hampir tidak ada masalah, tadi tidak ada keluhan dari pasien,” ujarnya.

Hanna mengaku, saat ini adanya tunggakan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan ke RSUD Cilegon sekitar Rp8 miliar. Tunggakan dua bual yaitu tahihan September dan Oktober.

“Tunggakan sekitar Rp8 miliar, karena hanya dua bulan. Sebelumnya itu nunggak empat bulan sekitar Rp16 miliar, tapi sudah dibayarkan dua bulan yang Juli dan Agustus. Untuk November kan klaimnya baru akan diajukan,” terangnya.

Ia menambahkan, jika klaim BPJS Kesehatan mengalami keterlambatan, ada kewajiban BPJS Kesehatan membayar denda sebesar satu persen dari tagihan. Keterlambatam pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan juga dialami RSUD di daerah lain, bukan hanya Cilegon.

Iffan Gondrong

Categories
Kesehatan

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: