Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam Disoal

BERITAKARYA.CO.ID, JAKARTA – Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam bentukan Wiranto terus mendapatkan sorotan. Setelah sebelumnya Ombudsman RI menyatakan adanya potensi maladministrasi dalam pembentukannya, kini pihak lain mulai bersuara.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera/Foto Repro rmol.id/NET

Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mengatakan Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam yang dibentuk oleh Wiranto perlu dihentikan, menyusul pernyataan Ombudsman RI tersebut.

“Tim Asisten Hukum ini perlu dihentikan jika memang sudah dinyatakan adanya potensi maladministrasi oleh Ombudsman RI. Tugas-tugas yang ada dikembalikan pada lembaga-lembaga resmi negara yang telah dimandatkan undang-undang. Pemerintah tidak boleh melanggar Undang-Undang dan tata kelola organisasi Negara yang sah,” kata Mardani, Jumat (17/5/2019).

Lebih lanjut, legislator Fraksi PKS itu mengatakan, dibentuknya tim tersebut sebenarnya sangat berlebihan dan menyebabkan keberadaannya seperti menebar ketakutan di masyarakat.

“Negara kan sebetulnya sudah punya lembaga resmi untuk penegakan hukum sesuai aturan perundangan yang ada. Buat apa lagi ada tim ini? Tim ini juga berpotensi melanggar hak atas kebebasan menyatakan pendapat yang telah dijamin oleh konstitusi,” ujarnya.

Mardani berharap, Presiden Jokowi bisa memberikan koreksi langsung bila ada menteri yang melampaui dan menyalahgunakan kewenangannya, apalagi kalau sampai melakukan maladministasi.

“Presiden Jokowi harus turun tangan, jangan terus membiarkan menteri bekerja liar melampaui kewenangannya, apalagi sampai menyalahi tata aturan perundang-undangan yang ada,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari menuturkan,  ada empat hal yang menyebabkan tim ini dianggap maladministrasi. Partama melampaui kewenangan tugas pengawasan sikap politik dari instasi lain.

Kedua, penyalahgunaan kewenangan fungsi Kemenko Polhukam untuk menjaga kultur hukum dan kultur demokrasi karena ada potensi menggunakan kewenangan untuk tujuan lain.

Ketiga, terjadi konflik kepentingan, yaitu proses politik versus tugas dan fungsi Kemenko Polhukam.

Keempat, pengawasan yang dilakukan bukan oleh organ mandatory undang-undang, ada potensi bentuk perlakuannya tidak adil bagi sebagaian warga negara.

Baca Sumber

Uploader: Iffan Gondrong

Categories
Nasional
No Comment

Leave a Reply

*

*

RELATED BY