Viral! Diduga Buka Praktik Prostitusi Caleg Perindo Ditangkap

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON – Calon legislatif (Caleg) Kabupaten Serang Dapil 5 dari Partai Perindo berinisial NH (36) ditangkap polisi karena diduga melakukan perdagangan manusia di tempat prostitusi berkedok salon kecantikan miliknya.
Ilustrasi/NET

Tempat prostitusi berkedok salon kecantikan itu terletak di Jalan Raya Anyer, Lingkungan Ramanuju Baru, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten.

“Pada hari Rabu tanggal 6 Maret sekira pukul 15.10 WIB, di salon RF jalan Ramanuju, Citangkil, Kota Cilegon telah terjadi dugaan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh NH (36) selaku pemilik salon kecantikan,” kata Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Dadi Perdana Putra kepada wartawan di Mapolres Cilegon, Rabu (13/3/2019).

Masih kata Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Dadi Perdana Putra, penangkapan pelaku berawal dari penggerebekan pada Rabu (6/3/2019) lalu itu berdasarkan informasi dari masyarakat.

Setelah penggerebekan, caleg Partai Perindo berinisial NH itu langsung diamankan di Polres Cilegon bersama RW untuk diminta keterangan. Setelah proses penyelidikan, kemudian kedunya ditetapkan menjadi tersangka. “Keduanya sudah kita tahan,” paparnya.

Saat dilakukan penggerebekan, petugas mendapati seorang pelanggan berinisial RW (45) sedang berhubungan badan dengan AS (15) yang diduga terapis di salon esek-esek tersebut.

“Di dalam salon tidak ada peralatan salon pada umumnya. Dan ternyata ada praktik prostitusi di dalamnya,” ungkap Kasat Reskrim.

Caleg NH dijeratpasal berlapis yakni Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, Pasal 83 Undang Undang Perlindungan Anak, dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Ancaman hukuman maksimal penjara 10 tahun,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPC Perindo Kabupaten Serang, Jahudi kepada wartawan tidak menampik bahwa NH adalah Caleg Perindo di Dapil 5. Juhadi menegaskan bahwa setiap kader yang bermasalah tentu akan diberikan sanksi. Tetapi pihaknya tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah.

“Kami akan menunggu keputusan pengadilan apakah dinyatakan bersalah atau tidak,” terangnya.

Sebab, lanjutnya, jika memberikan sanksi dipecat atau dicoret atau mengusulkan ke KPU untuk dicoret, tapi ternyata dia dinyatakan tidak bersalah, itu kan jelas merugikan pribadi dan secara kelembagaan.

“Kita tunggu keputusan pengadilan. Ini kan baru tahapan penyidikan, tahapannya kita serahkan ke pihak kepolisian. Tapi jika dia dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka kita akan berkoordinasi dengan DPP untuk memutuskan sanksi apa yang layak,” pungkasnya.

Uploader: Risky Ramadhianto

Categories
Cilegon
No Comment

Leave a Reply

*

*

RELATED BY