Wartawan Banten Menggugat!

BERITAKARYA.CO.ID, SERANG - Sikap represif aparat terhadap wartawan yang meliput aksi demonstrasi mahasiswa di beberapa daerah memantik reaksi seluruh wartawan di Indonesia.
PROTES: Wartawan melakukan aksi soliaritas mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oknum aparat/Beritakarya.co.id

Wartawan Banten pun menggugat. Mereka melakukan aksi solidaritas di beberapa titik. Aksi pertama dilakukan wartawan Kota Cilegon yang mengatasnamakan Pokja Wartawan Kota Cilegon (PWHC) di Landmark, Kota Cilegon, Kamis (26/9/2019).

Sementara di Serang, Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten menggelar aksi damai di depan gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Isu yang diusung sama, mengutuk tindakan represif aparat terhadap wartawan.

Maskur salah satu perwakilan jurnalis dari Kota Serang dalam orasinya menyampaikan prihatin terhadap beberapa kejadian yang dialami oleh rekan-rekan jurnalis yang mendapatkan tindakan represif dari oknum polisi saat melakukan tugas liputan.

Hal senada diungkapkan Iffan Gondrong. Mantan wartawan Indopos yang saat ini duduk sebagai CEO Beritakarya.co.id itu mengungkapkan, dari sekian banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis tidak ada yang pernah selesai di meja hijau.

Iffan mendesak agar pelaku penganiayaan dan mengintimidasi wartawan diseret ke meja hijau. Mantan aktivis 98 tersebut mendesak agar para pelaku penganiayaan, menghalang-halangi kerja jurnalistik diseret ke meja hijau.

“Melanggar lalu lintas,” teriaknya.

“Dihukum,” saut puluhan Jurnalis.

“Korupsi,” sambungnya.

“Dihukum,” Jurnalis Banten menimpali.

“Melawan Undang-Undang Pers,” cetusnya.

“Dihukum…,” balas Jurnalis Banten, bergelora.

Sementara itu, Korlap Aksi, Deni Saprowi mengecam perlakuan sadis terhadap Jurnalis dan minta kasus tersebut diusut tuntas.

“Ikut merasakan prihatin dan mengecam aksi kekerasan yang dialami kawan jurnalis di Jakarta, Bandung, Makassar dan lainnya. Bahwa hari ini jurnalis di Banten merasakan kepedihan, kita lagi-lagi harus teriakan bahwa repormasi kepolisian belum tuntas dan masih adanya oknum kepolisian menghalangi dengan berbagai cara dan yang terburuk dari menghalangi wartawan adalah dengan melakukan aksi kekerasan,” ucapnya.

Menurutnya, jurnalis yang mendapat perlakuan itu dipukuli dan ditendang layaknya seperti koruptor, bahkan seperti teroris. Padahal, kata dia, kerja seorang jurnalis dilindungi Undang-undang Pers.
ia menuntut Kapolri untuk mengusut pelaku-pelaku aparat yang melakukan kekerasan terhadap wartawan semuanya diproses hukum.

“Permohonan maaf dari kepolisian tentu saja kita terima, tapi itu tidak cukup. Kita ingin diproses hukum agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Siapapun yang melakukan kekerasan terhadap wartawan maka jurnalis di Banten siap untuk melawan,” sambungnya.

Kedepan, dirinya tidak menginginkan adanya kekerasan jurnalis oleh oknum polisi, apalagi jika terjadi di Provinsi Banten.

Di Kota Cilegon, seorang koordinator aksi, Muhammad Iqbal mengecam keras tindakan oknum aparat kepolisian yang terjadi di berbagai daerah saat demosntrasi. Kekerasan jurnalis yang terjadi di Jakarta, Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lain tidak dibenarkan.

Tindakan kekerasan dengan memukul, mengintimidasi dan menghalangi kerja wartawan berseberangan dengan penegakan UU Pers. Maka dari itu, dia meminta agar Kapolri, Jendral Tito Karnavian mengusut kasus kekerasan terhadap para jurnalis.

“Jangan hanya permintaan maaf! Ini murni pidana tindak kekerasan secara bersama-sama. Tidak boleh alasan kemitraan sehingga tindakan kekerasan dan pelecehan wartawan tidak diselesaikan secara hukum,” kata Iqbal dalam orasinya.

Iqbal pun meminta pimpinan kepolisian mencopot oknum aparat kepolisian yang brutal melakukan kekerasan terhadap wartawan. “Jangan ada lagi kekerasan pada wartawan, ini bentuk solidaritas kami terhadap rekan se-profesi,” jelasnya.

Ketua PWHC, Ronald Siagian pun angkat bicara. Ia mengecam tindakan yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi yang menganiaya tiga jurnalis di Kota Makassar.
Menurutnya, jurnalis dalam menjalankan tugasnya ini telah dilindungi UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sehingga jurnalis yang bertugas wajib dilindungi, bukan malah mendapatkan kekerasan.

Zainal Mutakin

Categories
Serang
No Comment

Leave a Reply

*

*

RELATED BY