Huntap Terkendala, Iti Minta WH Surati Kemenkeu

BERITAKARYA.CO.ID, LEBAK - Pemkab Lebak mengaku kewalahan menangani warga korban bencana banjir bandang yang saat ini masih berada di pengungisan....
Ilustrasi pengiriman logistik
ILUSTRASI: Petugas SAR melakukan evakuasi saat banjir bandang di Lebak.

Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya ditemui usai melakukan pertemuan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banten meminta Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk segera mengirim surat ke Kementerian Keuangan.

Hal itu perlu dilakukan guna memperlancar proses pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban banjir bandang dan tanah longsong di wilayahnya.

Iti mengaku telah memilih lahan hak guna usaha (HGU) milik PT Candipura di Desa/Kecamatana Sajira, Kabupaten Lebak, seluas 11,3 hektare.

“Ternyata lahan HGU Candipura statusnya sitaan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berada di bawah naungan Penglolaan Kekayaan Negara dan Sisitem Informasi (PKNSI) Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu,” terangnya seperti dilansir Kantor Berita RMOLBanten, Senin (9/3/2020). .

Karena alasa itulah Pemkab Lebak meminta kepada Pemprov Banten untuk secepatnya mengirim surat ke Kemenkeu.

Dari data terakhir, lanjut Iti, jumlah rumah yang akan dibangun pasca banjir bandang sebanyak 396 unit dari total 1.110 unit rumah yang terdampak bencana.

“Masyarakat yang terdampak ada di beberap titik. Khusus di Lebak Gedong, Banjar Irigasi, itu kepentingannya untuk pembangunan sekolah SMP 4. Kita butuh Rp376 miliar mulai dari pembangunan hingga fasilitas sosial dan fasilitas umum,” kata Bupati Lebak itu.

Iti menambahkan, Pemkab Lebak meminta 10 hektar lahan untuk pembangunan Huntap korban bencana dan 1,3 hektar untuk pembangunan sekolah.

Sementara untuk daerah Lebak Gedong, karena masuk wilayah Perhutani maka pihaknya melakukan rapat dengan Kementerian Kehutanan untuk membicarakan masalah tersebut.

“Dan Kementerian Kehutanan meminta ruislag (tukar guling) lahan, makanya kita upayakan Candipura,” sambungnya.

Sementara, Kepala Kanwil BPN Banten, Andi Tenri Abeng mengatakan, pertemuan dilakukan untuk membahas terkait pengadaan lahan untuk Huntap korban banjir.

“Kita kesulitan karena lahan yang ditunjuk itu dalam sitaan KPKNL. Makanya kita minta Pak Gubernur untuk membuat surat ke Kemenkeu untuk mengecualikan lahan seluas 10 hektar plus 1,3 hektar,” pungkasnya.

Baca Sumber: https://nusantara.rmol.id/read/2020/03/10/424676/warga-masih-di-pengungsian-bupati-lebak-desak-gubernur-banten-surati-menteri.

Categories
Lebak

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: