• Kamis, 21 Oktober 2021

Belum Berbadan Hukum, Kelompok Tani Cilegon Terancam Tak Dapat Bantuan

- Kamis, 19 Agustus 2021 | 14:30 WIB
20210819_142521_copy_800x450
20210819_142521_copy_800x450


Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Cilegon Mas Andang Eka Pria mengatakan, hal tersebut berlaku sejak dikeluarkannya Peraturan Walikota (Perwal) Cilegon Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon.





Bantuan hibah berupa alat pendukung pertanian itu, kata Andang, sudah 3 tahun terakhir tidak diberikan kepada kelompok tani di Cilegon karena terkendala peraturan tersebut.





"Kita sudah 3 tahun tidak memberikan bantuan dalam bentuk hibah karena ada Perwal yang menyatakan kelompok yang mendapatkan hibah harus berbadan hukum, sementara kelompok tani tidak ada yang berbadan hukum," katanya saat dikonfirmasi BeritaKarya.co.id, Kamis (19/8/2021).





Dalam Perwal Cilegon Nomor 10 Tahun 2018, pada Bab IV Pasal 7 huruf D disebutkan bahwa hibah dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.





Namun, Andang menjelaskan, sebanyak 122 kelompok tani yang ada di Cilegon, seluruhnya telah mendapatkan bantuan hibah alat pendukung pertanian seperti traktor, hand sprayer dan lain sebagainya sebelum Perwal tersebut diberlakukan.

Halaman:

Editor: Berita Karya

Terkini

X