Ngotot Mudik Siap-siap Ditilang

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Direktorat Lalu-lintas (Ditlantas) Polda Banten mulai tegas menghadapi warga yang bandel dan memaksakan mudik di masa pandemi Covid-19....
Polda Banten
TEGAS: Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Wibowo, saat diwawancara di Pos Pemeriksaan Gerbang Tol Merak, Kota Cilegon, Selasa (11/5/2020) dini hari.

Jika para pemudik tetap memaksa, maka sanksi tilang akan diberlakukan kepada para pemudik yang membandel itu.

Dirlantas Polda Banten, Kombes Pol Wibowo mengatakan, sejauh ini pihaknya telah memutarbalik arah 4772 kendaraan pemudik di Pos Cek Point Gerbang Tol Merak.

Aturan memaksa putar arah pemudik yang membandel itu berdasarkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“Namun di sisi lain, jumlah kendaraan pemudik membandel relatif menurun. Kurang lebih menurun 7 persen,” katanya saat ditemui di Pos Cek Point Gerbang Tol Merak, Selasa (12/5/2020) dini hari.

Menurut Wibowo, penguatan dari regulasi Permenhub No 25 tahun 2020 yang sudah mengatur pembatasan kendaraan dan orang, telah diperkuat dengan Surat Edaran Gugus Tugas No 4 Tahun 2020 tentang pembatasan perjalanan orang. Katanya, ada pengecualian terkait melakukan perjalanan.

“Itu diantaranya orang yang sedang melaksanakan tugas, atau orang berduka atau sakit. Itu pun harus menunjukan surat kematian atau rujukan rumah sakit. Selain itu, juga orang repatriasi atau mahasiswa yang kuliah di luar negeri,” ujarnya.

Kedepan, jika ditemukan kendaraan pribadi terindikasi mudik, ia akan memberikan sanksi tilang.

“Sekarang ini, kami mulai bersikap tegas. Jika tetap memaksakan mudik, kami akan terapkan tilang,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten, Nurhadi Unggul Wibowo mengatakan, angkutan umum sudah diperbolehkan beroperasi dengan beberapa persyaratan.

“Kalau di TTM, sampai sekarang tidak beroperasl. Pengecualiannya untuk angkutan umum, itu diperbolehkan, tapi dengan persyaratan. Kalau penumpangnya harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam surat edaran (SE) ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 SE nomor 4 tahun 2020,” ucapnya.

Nurhadi menambahkan, pemberian izin bus AKAP dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat. Namun hingga saat ini, di Banten belum ada yang mendapatakan izin.

“Kendaraan harus memiliki izin AKAP yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Darat. Sepanjang tidak memenuhi persyaratan itu, kami tidak memperbolehkan masuk ke terminal. Kemudian penjulan tiketnya pun tidak boleh dilapangan, harus di kantor. Jadi sampai sekarang belum ada satu pun kendaraan yang mempunyai izin dari Dirjen Perhubungan Darat,” katanya.

Iffan Gondrong

Categories
Cilegon

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: