Terbit SK KPU, Tahapan Pilkada Ditunda

BERITAKARYA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi terbitkan surat keputusan (SK) penundaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020....

SK dengan nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, yang ditandatangani Ketua KPU RI Arief Budiman pada 21 Maret 2020 tersebut, merupakan langkah yang diambil menyusul perkembangan penyebaran virus Corona (Covid-19) di Indonesia.

“Menetapkan penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” bunyi keputusan seperti dikutip dari SK KPU, Minggu (22/3/2020).

Dalam SK tersebut, ada empat tahapan Pilkada yang ditunda pelaksanaannya. Pertama pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS.

Kedua verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan. Ketiga pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), dan keempat adalah pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Berikut rincian tahapan Pilkada 2020 yang ditunda pelaksanaannya:

  1. Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara: 23 Maret s.d. 23 November 2020, dengan ketentuan:

a. Dalam hal PPS sudah dilantik masa kerjanya ditunda;

b. Dalam hal PPS akan dilantik, dalam pelaksanaannya harus berkordinasi pihak terkait (pemerintah daerah dan kepolisian setempat).

  1. Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, yang terdiri dari:

a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wa1i Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS: 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;

b. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;

c. Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;

d. Rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten/kota: 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;

e. Rekapitulasi dukungan di tingkat provinsi: 25 April 2020 s.d. 26 April 2020;

f. Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota: 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;

g. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota: 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;

h. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;

i. Verifikasi administrasi dan kegandaaan dokumen dukungan perbaikan: 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;

j. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU provinsi kepada KPU kabupaten/kota: 10 Mei 2020 s.d. 12 Mei 2020;

k. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;

l. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;

m. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;

n. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota: 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;

o. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi: 27 Mei 2020 s.d. 28 Mei 2020.

  1. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan masa kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020.
  2. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:

a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;

b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi keputusan tersebut.

Untuk pelaksanaan keputusan tersebut, KPU juga menerbitkan surat edaran (SE) nomor 8 tahun 2020.

Uploader: Zainal Mutakin

Categories
Politik

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: